Jasa Pendampingan Sengketa Pajak

Perkembangan peraturan perpajakan saat ini semakin rumit sebab regulasi perpajakan menyesuaikan dengan pola bisnis yang berkembang untuk tujuan pencapaian target pajak, sehingga setiap Wajib Pajak harus memahami setiap perubahan tersebut secara cermat dan tepat.

Ekstensifikasi dan intensifikasi yang dicanangkan oleh Ditjen Pajak saat ini semakin memberikan ruang gerak bebas bagi pejabat pajak untuk dapat melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pajak.

Bina Fiscal Indonesia Divisi Konsultan Pajak memberikan solusi untuk memberikan pendampingan atas sengketa perpajakan yang mungkin timbul terhadap Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik namun di audit oleh petugas pajak, untuk itu Wajib Pajak perlu mendapatkan kepastian hukum atas kebenaran administrasi perpajakan yang telah dilaporkan.

Beberapa sengketa perpajakan yang dapat kami lakukan pendampingan sebagai berikut :    

a.     Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Pendampingan pemeriksaan pada tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertujuan untuk mengevaluasi kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini pendampingan pemeriksaan berperan :

-      Memberikan analisa terhadap kewajiban perpajakan yang telah dilaporkan pada KPP terdaftar;

-      Memberikan keterangan terhadap tahapan-tahapan dalam pemeriksaan pajak;

-      Memberikan penjelasan dan sanggahan terhadap temuan/koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak;

-      Melakukan monitoring proses hingga diterimanya putusan Pemeriksaan Pajak.

b.    Pendampingan Keberatan Pajak

Pendampingan Keberatan Pajak pada tingkat Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) bertujuan untuk melakukan tindaklanjut atas putusan Pemeriksaan Pajak pada tingkat KPP, dalam hal ini pendampingan keberatan pajak berperan :

-      Memberikan analisa terhadap potensi sengketa/resiko sanksi yang dihadapi pasca putusan pemeriksaan pajak tingkat KPP;

-      Memberikan keterangan terhadap tahapan-tahapan dalam keberatan pajak;

-      Memberikan penjelasan dan sanggahan terhadap temuan/koreksi yang dilakukan oleh penelaah keberatan pajak;

-      Melakukan monitoring proses hingga diterimanya putusan keberatan Pajak dari Kanwil DJP.

c.    Pendampingan Banding Pajak

Pendampingan permohonan banding pada Pengadilan Pajak bertujuan untuk memperjuangkan hak Wajib Pajak pasca Putusan Keberatan dan Kanwil DJP,  dalam hal ini pendampingan permohonan banding pajak berperan :

-      Memberikan analisa terhadap potensi sengketa/resiko sanksi yang dihadapi pasca putusan keberatan pajak tingkat kanwil DJP;

-      Memberikan keterangan terhadap tahapan-tahapan dalam pengajuan banding pajak pada Pengadilan Pajak;

-      Membantu menyusun surat Banding pada Pengadilan Pajak;

-      Memberikan penjelasan dan membuat bantahan atas Surat Uraian Banding (SUB) yang diberikan oleh Terbanding;

-      Mewakili Wajib Pajak dalam persidangan sengketa banding;

-      Melakukan monitoring proses hingga diterimanya putusan banding dari Pengadilan Pajak.

d.    Pendampingan Gugatan Pajak

Pendampingan permohonan Gugatan pada Pengadilan Pajak bertujuan untuk memperjuangkan hak Wajib Pajak pasca Putusan Keberatan dan Kanwil DJP yang berhubungan dengan sengketa pajak non materiil,  dalam hal ini pendampingan gugatan pajak berperan :

-      Memberikan analisa terhadap potensi sengketa/resiko sanksi yang dihadapi pasca putusan keberatan pajak tingkat kanwil DJP;

-      Memberikan keterangan terhadap tahapan-tahapan dalam pengajuan gugatan pajak pada Pengadilan Pajak;

-      Membantu menyusun surat Gugatan pada Pengadilan Pajak;

-      Memberikan penjelasan dan membuat bantahan atas Surat Uraian Gugatan (SUG) yang diberikan oleh Tergugat;

-      Mewakili Wajib Pajak dalam persidangan sengketa Gugatan;

-      Melakukan monitoring proses hingga diterimanya putusan Gugatan dari Pengadilan Pajak.

e.    Pendampingan Peninjauan Kembali

Pendampingan permohonan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung RI bertujuan untuk memperjuangkan hak Wajib Pajak pasca Putusan Pengadilan Pajak yang tidak adil,  dalam hal ini pendampingan Peninjauan Kembali berperan :

-      Memberikan analisa terhadap potensi sengketa/resiko sanksi yang dihadapi pasca putusan Pengadilan Pajak;

-      Memberikan keterangan terhadap tahapan-tahapan dalam pengajuan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung ;

-      Membantu menyusun Memori Peninjauan Kembali yang diajukan pada Mahkamah Agung melalui Sekretariat Pengadilan Pajak;

-      Melakukan monitoring proses hingga diterimanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung.

 f.    Restitusi

Restitusi merupakan sarana sah untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak baik terkait Pajak Penghasilan maupun Pajak Petambahan Nilai, kami memberikan layanan untuk membantu mendapatkan pengembalian dana tersebut tepat waktu. Kami akan berhubungan langsung dengan Kantor Pajak dan Kas Negara, dan bekerja hingga pengembalian dana tersebut dapat terlaksana.

Informasi Terkait

KEMBALI KE ATAS

PENCARIAN

Brevet A-B-C

Dilihat: 5191 kali

Bimbel USKP ABC

Dilihat: 2373 kali

In House Training

Dilihat: 636 kali

Seminar Perpajakan

Dilihat: 525 kali

Seminar Perpajakan

Rabu, 19 Oktober 2016

In House Training

Rabu, 19 Oktober 2016

Brevet A-B-C

Rabu, 19 Oktober 2016

Bimbel USKP ABC

Rabu, 19 Oktober 2016



SEMUA AGENDA

AGENDA

SEMUA DOWNLOAD

DOWNLOAD

POLLING

Anda Dapat Info Brevet BFI dari mana?
Media Sosial
Informasi Online
Rekomendasi / Teman
Brosur

LIHAT POLLING