Dalam artikel ini dirincikan beberapa penyebab dilakukannya pencabutan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan tersebut. Berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (PMK130/2020), terdapat 4 penyebab yang mendorong pemerintah mengeluarkan penetapan pencabutan fasilitas pengurangan PPh badan.

Pertama, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, huruf e, huruf g, atau huruf i PMK 130/2020 terpenuhi. Adapun hasil pemeriksaan yang dimaksud terkait dengan ketidaksesuaian jumlah nilai realisasi penanaman modal baru serta ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana kegiatan usaha utama,

Selain itu, temuan hasil pemeriksaan berkaitan juga dengan pelaksanaan produksi komersial saat pengajuan permohonan tax holiday dan tidak memenuhi kriteria kuantitatif industri pionir. Pencabutan keputusan dikarenakan adanya beberapa temuan tersebut dapat dikecualikan dalam hal wajib pajak badan mendapat penugasan pemerintah.

Kedua, dalam hal wajib pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru yang mendapatkan pengurangan PPh badan. Pencabutan keputusan pada poin ini dikecualikan karena dua alasan berikut:

1. wajib pajak mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru yang merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri; dan/atau
2. wajib pajak yang mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas untuk realisasi penanaman modal baru merupakan wajib pajak yang mendapat penugasan pemerintah.

Ketiga, jika wajib pajak memindah-tangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan PPh badan. Namun, pemindah-tanganan aset tersebut tidak dapat menjadi alasan pencabutan jika dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi dan tidak menyebabkan jumlah nilai realisasi investasi kurang dari batas minimal penanaman modal yang menjadi dasar penentuan jangka waktu.

Keempat, wajib pajak melakukan relokasi penanaman modal yang memperoleh pengurangan PPh badan ke luar negeri.

Merujuk pada Pasal 17 ayat (4) PMK 130/2020, pencabutan fasilitas tax holiday untuk alasan yang pertama akan ditetapkan oleh menteri keuangan. Sementara itu, apabila wajib pajak badan memenuhi alasan pada poin kedua, ketiga, dan keempat maka pencabutan fasilitas tax holiday ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendapat rekomendasi dari kepala Badan Kebijakan Fiskal. Pelaksanaan atau tindak lanjut atas penetapan pencabutan fasilitas tersebut dilakukan oleh direktur jenderal pajak untuk dan atas nama menteri keuangan.

Setelah dilakukan pencabutan, konsekuensi yang ditanggung wajib pajak badan ialah harus membayarkan kembali dan mendapatkan sanksi administrasi atas pengurangan PPh badan yang telah dimanfaatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) PMK 130/2020. Adapun sanksi administrasi yang dimaksud ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pajak yang wajib dibayarkan kembali beserta sanksi administrasinya tersebut dihitung sejak tahun pajak saat alasan-alasan pencabutan pada poin kedua, ketiga, dan keempat sebagaimana diuraikan di atas muncul. Wajib pajak badan yang telah dicabut hak untuk memanfaatkan tax holiday tidak dapat diberikan lagi fasilitas tersebut. (alt)