Artikel

Home Artikel
Demi Mengoptimalkan Efisiensi pada Sistem Administrasi Pajak, NIK akan menjadi NPWP, Kapan berlakunya?

Demi Mengoptimalkan Efisiensi pada Sistem Administrasi Pajak, NIK akan menjadi NPWP, Kapan berlakunya?

Tangerang Selatan, BFI News – Setelah disahkannya UU HPP beberapa waktu yang lalu, terdapat perubahan dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) seperti hal nya penggunaan Nomor Kependudukan Induk (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) yang di mana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DJP.Dalam UU HPP memuat [...]

Selengkapnya
Simak, Apa saja poin – poin penting dalam salinan UU HPP? tax amnesty hingga perubahan tarif

Simak, Apa saja poin – poin penting dalam salinan UU HPP? tax amnesty hingga perubahan tarif

Tangerang Selatan, BFI News – Menurut laporan, Kamis (7/10/2021), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Rapat Paripurna DPR. UU HPP ini sederhananya berisi mengenai beberapa peraturan atas kebijakan baru mengenai perpajakan.Pemerintah melalui UU HPP ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi :Perubahan UU [...]

Selengkapnya
RESMI, UU HPP diundangkan sebagai UU No 7 Tahun 2021

RESMI, UU HPP diundangkan sebagai UU No 7 Tahun 2021

Tangerang Selatan, BFI News - Setelah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021, Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam salinan UU HPP No 7 Tahun 2021, menimbang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah juga ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung per [...]

Selengkapnya
UU HPP - Ketentuan Baru, UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak

UU HPP - Ketentuan Baru, UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak

MenKeu : Sri Mulyani. (tangkapan layar virtual)Tangerang Selatan, BFI News - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperkenalkan pengaturan peredaran bruto tidak kena pajak khusus bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.Melalui UU HPP, peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM) tidak dikenai PPh final UMKM. Hanya peredaran bruto di [...]

Selengkapnya
Tak hanya DKI, Tangsel juga kedapatan Diskon PBB

Tak hanya DKI, Tangsel juga kedapatan Diskon PBB

TANGERANG SELATAN, BFI News - Tak hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan juga memberikan diskon atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Wajib Pajak (WP). Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan @bapenda_tangsel Dapatkan informasi, inspirasi dan in [...]

Selengkapnya
Ada diskon untuk PBB DKI Jakarta

Ada diskon untuk PBB DKI Jakarta

TANGERANG SELATAN, BFI News – Pemberian insentif berupa keringanan atau diskon pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta dilakukan secara otomatis.Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Pergub 60/2021, pemberian keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajeman pajak.“ [...]

Selengkapnya
Pemerintah memberi insentif PPN sewa toko kepada pedagang eceran

Pemerintah memberi insentif PPN sewa toko kepada pedagang eceran

TANGERAN SELATAN, BFI News  - Untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah memberikan dukungan  terhadap sektor perdagangan eceran yang akan ditanggung oleh pemerintah. Insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan ini diber [...]

Selengkapnya
Insentif Pajak diperpanjang Sampai akhir 2021

Insentif Pajak diperpanjang Sampai akhir 2021

TANGERAN SELATAN, BFI News –  Pemerintah kembali memperpanjang insentif perpajakan untuk sektor usaha hingga akhir tahun 2021. Kebijakan ini diambil untuk membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Awalnya, insentif perpajakan diberikan pemerintah pada 2020 lalu dan berakhir di akhir tahun. Lalu diperpanjang hingga 30 Juni 2021 dan [...]

Selengkapnya
Simak Informasi Terbaru Soal Layanan Kring Pajak DJP

Simak Informasi Terbaru Soal Layanan Kring Pajak DJP

TANGERANG SELATAN, BFI News –Ditjen Pajak (DJP) kembali meniadakan layanan telepon Kring Pajak hingga Selasa (29/6/2021).Melalui unggahan di Twitter @kring_pajak, contact center DJP tersebut menyatakan layanan telepon Kring Pajak 1500200 untuk sementara dialihkan. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.“Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19, untuk seme [...]

Selengkapnya
Diskon PPNBM Diperpanjang Sri Mulyani

Diskon PPNBM Diperpanjang Sri Mulyani

TANGERANG SELATAN, BFI News – Diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 100 persen untuk mobil 1.500 cc disebut bakal lanjut hingga Agustus 2021. Satu minggu berselang, Peraturan menteri keuangan (PMK) belum juga turun. Kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan insentif tersebut bakal lanjut. Sri Mulyani mengatakan pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak penjualan atas [...]

Selengkapnya
Awal « 1 2 3 4 » Akhir

© 2017 Bina Fiscal Indonesia. | sitemap