Pemerintah memberi kebebasan bea masuk dan pajak impor vaksin Covid-19

• Bina Fiscal Indonesia
• Kamis, 25 Maret 2021

TANGERANG SELATAN, BFI News – Demi mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi masyarakat, bea cukai Soekarno-Hatta kembali melancarkan importasi vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah menerima 16 juta vaksin dalam tahap ketujuh vaksin Sinovac dalam bentuk 9 envotainer.

 “Dari 16 juta [vaksin] tersebut secara kumulatif, kita sudah punya berarti 53,5 [juta] bulk vaksin … jumlah vaksin tersebut setara dengan nilai Pabean sebesar 101.003.080 USD ( US Dollar)” Ungkap  Wakil Menteri Kesehatan (Menkes)  Dante Saksono Harbuwono dalam Konferensi pers di bandara Soekarno Hatta, Cengkareng      , Kamis (25/03/2021)

Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas impor vaksin Covid-19 "Perkiraan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah Rp255 miliar. Nilai pabean atas impor tersebut tercatat US$101 juta," ujar Dante, Kamis (25/03/2021).

Dante menuturkan fasilitas fiskal yang diberikan terdiri atas pembebasan bea masuk, PPN impor, dan PPh Pasal 22 impor. Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) juga memberikan layanan rush handling atau pelayanan segera sehingga vaksin bisa segera keluar dari pelabuhan.

Fasilitas rush handling mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 148/PMK.04/2007, lantaran vaksin termasuk barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Fasilitas rush handling serta pembebasan bea masuk dan PDRI tersebut telah berlaku sejak impor vaksin yang perdana pada Desember 2020.

Dante menyebutkan impor vaksin tersebut berasal dari perusahaan farmasi Sinovac Life Science Co. Ltd asal China dan diangkut menggunakan Garuda Indonesia. Importasi bulk vaksin itu dilakukan PT Biofarma sebagai perusahaan yang ditunjuk Kemenkes.

"Vaksin ini langsung dibawa [menggunakan] 3 unit truk ke Biofarma untuk dilakukan produksi. Tentu saja setelah diproduksi akan dievaluasi secara mutu oleh BPOM sebelum menjadi vaksin yang dipakai masyarakat," jelasnya.

Dante menambahkan,  pemerintah telah memberikan vaksinasi kepada 6 juta orang. Dari jumlah itu, 3 juta di antaranya telah mendapat suntikan kedua. Menurutnya, vaksinasi akan terus bertambah hingga terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity. (alt)