Saat ini telah diterbitkan surat nomor S-307/WPJ.09/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang penyampaian surat penegasan perihal penerbitan Surat keterangan bagi Wajib Pajak Pengembang (Developer) yang mendapatkan fasilitas Pengampunan Pajak. Sehubungan diperlukannya penandatanganan Akata Jual Beli di PPAT dan proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka : a. Wajib Pajak yang [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
8 Fakta yang Wajib Anda Ketahui Apakah Anda khawatir akan diperiksa pajak? Merasa cemas ketika diperiksa? Pernahkah mengalami pemeriksaan pajak dan punya pengalaman buruk dengan pemeriksaan? Barangkali sebagian dari kita pernah mengalaminya. Tapi sebagian besar wajib pajak sebenarnya belum punya pengalaman diperiksa. Mari telisik lebih dalam agar kita punya pemahaman yang baik tentang a [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
Minggu, 09 September 2018
Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pengendalian Defisit Neraca Transaksi Berjalan
Perkembangan perekonomian global saat ini telah memberikan dinamika yang tinggi terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada semester I 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6 persen terhadap PDB). Salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5 persen year to date [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
Pada dasarnya, ada beberapa alasan mengapa wajib pajak menjadi sasaran/objek pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika mengacu pada ketentuan undang-undang, pemeriksaan pajak bisa terjadi atas adanya dua sebab, yaitu pertama untuk Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi dan kedua adalah pemeriksaan berbasis analisis risiko karena ketidakpatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang meng [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
Saat ini Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013.Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
Beberapa dari anda yg masih belum mengerti benar mengenai sistem perpajakan mungkin akan mulai bertanya-tanya mengenai seberapa penting jasa konsultan pajak dalam hal membantu seorang wajib pajak mengurusi urusan perpajakan. Mungkin, anda berfikir bahwa seorang konsultan pajak tidak lebih sebagai seseorang yg bisa anda pekerjakan untuk membantu anda memahami seluk beluk sistem perpaja [...]
Literasi
Selengkapnya
Dalam rangka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), ada Wajib Pajak (WP) yang akan berhadapan pada status kurang bayar saat mengisi SPT pajak online menggunakan e-Filing. Jangan panik, ada langkah mudah bagi WP untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Konsultan Pajak dari Citas Konsultan, Aldonius menjelaskan SPT Kurang Bayar artinya adalah laporan pajak yang dibu [...]
Infografis
Selengkapnya
Hari gini nggak ngerti pajak ??...anak jaman now kok nggak kekinian...Kira-kira itulah kalimat singkat yang sering terlontar dimasyarakat kita saat ini, mengingat begitu “menariknya” semua hal yang terkait dengan pajak yang musti dipahami oleh semua wajib pajak. Sudah umum bahwa masyarakat mengenal pajak hanyalah tradisi membayar sejumlah pungutan kepada pemerintah, tanpa mengerti dasar serta [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
Edited by Rizki Abadi • 24 Maret 2016Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada nega [...]
Berita Pajak
Selengkapnya
NDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban ke [...]
