Artikel

Home Artikel
Pemindahbukuan Pajak Online, Cara Aktivasi Menu e-PBK atau Pemindahbukuan Perpajakan secara online

Pemindahbukuan Pajak Online, Cara Aktivasi Menu e-PBK atau Pemindahbukuan Perpajakan secara online

Pemindahbukuan atau Pbk adalah sebuah proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya kesalahan pembayaran pajak. Pihak yang berwenang dan bertugas untuk melakukan pemindahbukuan pajak yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak.  Ilustrasinya sebagai berikut: 1. Jika Wajib Pajak berniat untuk membayar PPh Pasal 23 namun pada [...]

Selengkapnya
Apakah sobat sudah validasi NPWP menjadi NIK ? Jika belum, yuk simak tutorial berikut ini

Apakah sobat sudah validasi NPWP menjadi NIK ? Jika belum, yuk simak tutorial berikut ini

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112/PMK.03/2022, mulai 14 Juli 2022 terdapat tiga format NPWP sebagai berikut:1. WPOP Penduduk menggunakan NIK2. WPOP Non Penduduk, WP Badan, WP Instansi Pemerintah menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP     15 Digit 3. WP Cabang menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha Periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 De [...]

Selengkapnya
PERUSAHAAN SUDAH TIDAK BERJALAN, TAPI MASIH HARUS LAPOR PAJAK ? UBAH STATUS PERPAJAKAN MENJADI NE (NON-EFEKTIF) AGAR TIDAK KENA PAJAK

PERUSAHAAN SUDAH TIDAK BERJALAN, TAPI MASIH HARUS LAPOR PAJAK ? UBAH STATUS PERPAJAKAN MENJADI NE (NON-EFEKTIF) AGAR TIDAK KENA PAJAK

Salah satu kewajiban Wajib Pajak yaitu melaporkan pajaknya. Lantas bagaimana jika pada kondisi perusahaan Wajib Pajak sudah tidak berjalan dan pada kondisi-kondisi tertentu lainnya ? Solusinya yaitu dengan mengubah status kewajiban perpajakan dengan status NE (Non Efektif) atau menonaktifkan NPWP. Dalam hal menonaktifkan NPWP atau mengajukan status Non Efektif, NPWP bisa aktif kembali dengan NPWP [...]

Selengkapnya
Bagaimana Cara Permohonan NPWP Melalui Ereg ?

Bagaimana Cara Permohonan NPWP Melalui Ereg ?

Tangerang Selatan, Sobat Literasi Pajak Bina Fiscal IndonesiaSalah satu kewajiban Wajib Pajak diantaranya yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak apabila penghasilan kita sudah diatas PTKP. Berdasarkan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-20/PJ/2013. Seiring berk [...]

Selengkapnya
KAMUS ISTILAH PAJAK

KAMUS ISTILAH PAJAK

Tangerang Selatan, Sobat Literasi Pajak Bina Fiscal IndonesiaIstilah perpajakan di Indonesia sangatlah beragam sobat.. bagi konsultan pajak istilah perpajakan sudah menjadi hal yang biasa dijumpai dimana istilah dalam perpajakan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan pajak itu sendiri, Namun bagi kalangan umum yang belum begitu mengeluti dunia perpajakan mungkin belum terlalu [...]

Selengkapnya
FORMAT BARU NPWP

FORMAT BARU NPWP

Telah Terbit PMK No. 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Orang Pribadi, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah, Beberapa hal yang perlu dicermati: 1. Per 14 Juli 2022, NIK 16 Digit digunakan sebagai NPWP bagi WPOP Penduduk 2. Bagi WPOP bukan penduduk, WP Badan dan WP Instansi Pemerintah yang sudah memiliki NPWP 15 Digit, menggunakan NPWP 16 Digit dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP 15 Digit. [...]

Selengkapnya
Demi Mengoptimalkan Efisiensi pada Sistem Administrasi Pajak, NIK akan menjadi NPWP, Kapan berlakunya?

Demi Mengoptimalkan Efisiensi pada Sistem Administrasi Pajak, NIK akan menjadi NPWP, Kapan berlakunya?

Tangerang Selatan, BFI News – Setelah disahkannya UU HPP beberapa waktu yang lalu, terdapat perubahan dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) seperti hal nya penggunaan Nomor Kependudukan Induk (NIK) dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) yang di mana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DJP.Dalam UU HPP memuat [...]

Selengkapnya
Simak, Apa saja poin – poin penting dalam salinan UU HPP? tax amnesty hingga perubahan tarif

Simak, Apa saja poin – poin penting dalam salinan UU HPP? tax amnesty hingga perubahan tarif

Tangerang Selatan, BFI News – Menurut laporan, Kamis (7/10/2021), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dalam Rapat Paripurna DPR. UU HPP ini sederhananya berisi mengenai beberapa peraturan atas kebijakan baru mengenai perpajakan.Pemerintah melalui UU HPP ini mengatur kebijakan strategis yang meliputi :Perubahan UU [...]

Selengkapnya
RESMI, UU HPP diundangkan sebagai UU No 7 Tahun 2021

RESMI, UU HPP diundangkan sebagai UU No 7 Tahun 2021

Tangerang Selatan, BFI News - Setelah disahkan DPR pada 7 Oktober 2021, Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam salinan UU HPP No 7 Tahun 2021, menimbang untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah juga ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung per [...]

Selengkapnya
UU HPP - Ketentuan Baru, UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak

UU HPP - Ketentuan Baru, UMKM Beromzet di Bawah Rp500 Juta Tak Kena Pajak

MenKeu : Sri Mulyani. (tangkapan layar virtual)Tangerang Selatan, BFI News - UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperkenalkan pengaturan peredaran bruto tidak kena pajak khusus bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.Melalui UU HPP, peredaran bruto atau omzet hingga Rp500 juta per tahun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (UMKM) tidak dikenai PPh final UMKM. Hanya peredaran bruto di [...]

Selengkapnya
Awal « 1 2 3 4 5 » Akhir

© 2017 Bina Fiscal Indonesia. | sitemap